Skip to main content

Resmi! DPR Ketok Palu UU Perampasan Aset, Koruptor Kini Hadapi Babak Baru

JAKARTA, INDOKU.idย โ€” Setelah bergulir selama kurang lebih 18 tahun, perjuangan panjang pembentukan regulasi mengenai perampasan aset akhirnya mencapai titik penting.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026โ€“2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Setelah Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan, Puan kemudian meminta persetujuan seluruh anggota Dewan.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan.

"Setuju," jawab para anggota Dewan yang hadir.

"Terima kasih, alhamdulillah," ujar Puan, yang kemudian disambut tepuk tangan peserta rapat.

Pengesahan ini menjadi tonggak penting setelah RUU Perampasan Aset melewati proses pembahasan panjang di parlemen. Sebelumnya, pembicaraan tingkat I telah diselesaikan Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026), sebelum akhirnya dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan tingkat II.

397 DIM DIKULIK, PEMBAHASAN BERLANGSUNG PANJANG

Dalam laporan di hadapan rapat paripurna, Habiburokhman menjelaskan Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI telah membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Pembahasan tersebut tidak hanya menyentuh aspek pemberantasan korupsi, tetapi juga memperluas perhatian terhadap berbagai bentuk tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak luas, termasuk investasi bodong maupun perdagangan atau saham bodong dengan jumlah korban yang besar.

10 POKOK PENTING DALAM UU PERAMPASAN ASET

Dalam pembahasannya, terdapat sejumlah pokok penting yang menjadi bagian dari regulasi tersebut.

Pertama, pengaturan prinsip dan asas hukum dalam perampasan aset yang mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas serta perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, pengaturan mengenai ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai dan kriteria aset yang dapat dirampas.

Ketiga, penegasan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pidana mati apabila memang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Keempat, pengaturan kewenangan dan mekanisme perampasan aset, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan.

Kelima, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik.

Keenam, optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.

Ketujuh, pengelolaan aset hasil tindak pidana secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan hingga pengembalian atau pelepasan.

Kedelapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset.

Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kewenangan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.

Kesepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan aset.

BUKAN SEKADAR MENYITA, TAPI MEMASTIKAN ASET KEMBALI UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK

Lahirnya UU Perampasan Aset diharapkan tidak berhenti pada kemampuan negara mengambil alih aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Lebih jauh, regulasi ini membawa pesan penting bahwa aset hasil kejahatan harus dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel, termasuk membuka ruang pengembalian kepada korban serta pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, keberadaan mekanisme perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik serta pengawasan terhadap pelaksanaan perampasan menjadi bagian penting agar kewenangan yang besar tersebut tetap berjalan dalam koridor hukum dan perlindungan hak.

Dengan demikian, pengesahan UU ini bukan sekadar momentum politik di parlemen, tetapi juga menjadi ujian besar bagi implementasinya di lapangan.

18 TAHUN MENUNGGU, KINI SAATNYA MEMBUKTIKAN

Pengesahan UU Perampasan Aset menutup perjalanan panjang sebuah regulasi yang telah menjadi perhatian publik selama bertahun-tahun.

Kini perhatian akan bergeser dari ruang sidang parlemen menuju tahap pelaksanaan.

Publik tentu menunggu bagaimana aturan tersebut benar-benar digunakan untuk mengejar aset hasil tindak pidana, memulihkan kerugian korban, mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan tidak ada aset hasil kejahatan yang kembali luput dari pertanggungjawaban hukum.

Palu telah diketuk. Undang-undang telah disahkan. Tantangan berikutnya jauh lebih besar: memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja, bukan hanya menjadi tinta di atas kertas.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya diukur dari berapa banyak orang yang dihukum, tetapi juga dari seberapa banyak kerugian negara dan hak masyarakat yang berhasil dikembalikan.

ย 

Penulis: Seprial Azwar

Media Siber INDOKU.id - Bacaan Pintar Rakyat Modern