Rapat Komisi III-Kapolri Soroti Kasus Penyadapan Prabowo, Dalang dan Motif Diminta Dibongkar
JAKARTA, INDOKU.id โ Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026) pagi, untuk menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.
Rapat tersebut menjadi perhatian karena salah satu agenda utamanya membahas kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Komisi III DPR meminta Polri mengungkap secara terang siapa pihak yang memerintahkan, apa motifnya, serta sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
Suyudi tiba sekitar pukul 08.20 WIB dengan didampingi ajudannya. Kedatangannya disambut sejumlah pejabat tinggi Polri yang telah lebih dahulu berada di Kompleks DPR.
Di antaranya terlihat Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin, serta Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo.
Rombongan kemudian langsung menuju ruang rapat Komisi III DPR RI. Rapat dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.30 WIB hingga sekitar pukul 12.00 WIB dan menjadi rapat kerja perdana Suyudi bersama Komisi III setelah menjabat sebagai Kapolri.
Komisi III Minta Fakta Penyadapan Dibuka
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menegaskan bahwa rapat tersebut tidak hanya membahas perkembangan penyidikan, tetapi juga diarahkan untuk mengungkap pihak yang diduga menjadi dalang serta motif di balik dugaan penyadapan ilegal tersebut.
โKomisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,โ kata Habiburokhman.
Habiburokhman mengatakan Komisi III akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penanganan perkara tersebut dan memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas.
Dalam perkembangan terbaru, ia juga meminta Kapolri membuka fakta-fakta terkait dugaan rangkaian perbuatan ilegal yang disebut-sebut berkaitan dengan perkara tersebut.
Selain dugaan penyadapan ilegal, Komisi III menyoroti informasi mengenai dugaan surveillance ilegal, pembentukan opini di media sosial, hingga penggalangan massa yang menurut Habiburokhman perlu didalami aparat penegak hukum.
Habiburokhman menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Empat Jenderal Telah Berstatus Tersangka
Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka diduga terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Polisi juga mendalami dugaan penyadapan terhadap pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.
Bareskrim menyebut dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025โ2026 dan diduga dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan jejak atau data hasil penyadapan pada sistem yang digunakan.
Keempat tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE, sesuai konstruksi perkara yang disampaikan penyidik.
Kini, perhatian publik tertuju pada rapat Komisi III bersama Kapolri Suyudi Ario Seto. Selain perkembangan penyidikan terhadap para tersangka, pertanyaan yang lebih besar adalah siapa yang memerintahkan dugaan penyadapan tersebut, apa motifnya, dan apakah masih ada pihak lain yang terlibat.
Komisi III menyatakan akan mengawal penanganan perkara tersebut hingga tuntas dan meminta seluruh fakta dibuka secara terang sesuai proses hukum yang berlaku.
Penulis; Seprial Azwar
Media Siber INDOKU.id - Bacaan Pintar Rakyat Modern
