Skip to main content

Dari Perintah hingga Penghapusan Data, Kapolri Ungkap Dugaan Skema Penyadapan Prabowo

JAKARTA, INDOKU.id โ€” Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkap sejumlah fakta dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satu yang disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI adalah dugaan adanya perintah penyadapan yang disebut berasal dari eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI dengan agenda memberikan penjelasan terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah perkara lainnya, Kamis (12/11/2026).

Menurut Suyudi, berdasarkan hasil penyelidikan, dugaan perintah penyadapan tersebut berasal dari Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan disampaikan melalui Irjen Pol Slamet Uliandi.

โ€œPertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU,โ€ ujar Suyudi dalam rapat tersebut.

Dugaan Penyadapan Dilakukan Melalui Beberapa Tahapan

Suyudi kemudian memaparkan tahapan penyadapan yang diduga dilakukan melalui jalur tersebut.

Tahap pertama, nomor telepon yang menjadi target dimasukkan ke dalam sistem atau proses provisioning.

Dalam proses tersebut, Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem LIMS tanpa terlebih dahulu memeriksa keterkaitannya dengan perkara pidana yang sedang ditangani.

Tahap kedua, penyadapan diduga dilakukan menggunakan sistem PenLink's X (PLX).

Selanjutnya, pada tahap ketiga, petugas diduga mendengarkan dan mengekspor hasil rekaman penyadapan untuk kemudian diubah menjadi transkrip.

โ€œKeempat, pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabakmon, SU, hingga Jenderal LSP,โ€ ungkap Suyudi.

Perintah Disebut Diteruskan kepada Dua Perwira Tinggi

Dalam pemaparannya, Suyudi juga menyebut dugaan bahwa perintah tersebut kemudian diteruskan oleh Slamet Uliandi kepada Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Menurut Suyudi, penyampaian perintah tersebut diduga dilakukan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp.

โ€œSelanjutnya, perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,โ€ katanya.

Hal tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pengungkapan perkara karena penyadapan pada prinsipnya berkaitan dengan tindakan yang memiliki konsekuensi serius terhadap hak privasi dan harus memiliki dasar serta prosedur hukum yang jelas.

Data Hasil Penyadapan Diduga Dihapus

Tak berhenti pada proses penyadapan, Suyudi juga mengungkap adanya dugaan penghapusan data hasil penyadapan.

Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Ahrie Sonta.

Penghapusan tersebut kemudian diduga dilaksanakan oleh Tim Technical Supporting Unit (TSU).

Fakta mengenai dugaan penghapusan data ini menjadi bagian lain yang turut disorot dalam perkara tersebut, terutama karena data tersebut berkaitan dengan aktivitas penyadapan yang kini tengah diproses secara hukum.

Empat Pati Polri Jadi Tersangka

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Keempatnya yakni eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Dalam perkara tersebut, penyidik juga menduga aktivitas penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain disebut turut menjadi target, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Untuk Slamet Uliandi, penyidik menjeratnya dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.

Sementara itu, tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

Pengungkapan yang disampaikan Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI tersebut kini menambah sejumlah pertanyaan mengenai bagaimana dugaan penyadapan dilakukan, siapa yang memberikan perintah, bagaimana rantai komandonya, serta bagaimana data hasil penyadapan dapat sampai pada tahap penghapusan.

Perkara tersebut masih dalam proses hukum. Seluruh pihak yang disebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penulis; Seprial Azwar
Media Siber INDOKU.id - Bacaan Pintar Rakyat Modern