Babak Penting Pemberantasan Korupsi, RUU Perampasan Aset Lolos Pembahasan Tingkat I
JAKARTA, INDOKU.id โ Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki babak penting. Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati kelanjutan pembahasan RUU tersebut ke pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat.
Persetujuan tersebut berlangsung dalam Rapat Pleno Pengesahan Tingkat I RUU Perampasan Aset yang digelar pada Rabu, 18 November 2026, pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dalam kesempatan tersebut, Dasco meminta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan perwakilan pemerintah terkait kelanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset ke tahap berikutnya.

Dalam forum rapat, pimpinan meminta persetujuan apakah naskah RUU Perampasan Aset dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI yang akan dijadwalkan dalam waktu terdekat.
Persetujuan tersebut kemudian diperkuat dengan permintaan kepada perwakilan fraksi-fraksi DPR RI dan pemerintah untuk menandatangani naskah RUU Perampasan Aset.
Adapun unsur pemerintah yang diminta menandatangani naskah tersebut meliputi Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum dari kementerian terkait.
Langkah ini menjadi tahapan penting dalam proses legislasi RUU Perampasan Aset sebelum memasuki pembicaraan tingkat II di rapat paripurna DPR RI.
RUU Perampasan Aset selama ini menjadi salah satu instrumen hukum yang mendapat perhatian publik dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya. Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan negara dalam memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, dengan tetap memperhatikan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak masyarakat.
Dengan adanya persetujuan untuk melanjutkan pembahasan, perhatian publik kini tertuju pada agenda rapat paripurna DPR RI yang akan menjadi tahapan pengambilan keputusan selanjutnya.
Publik berharap proses legislasi RUU Perampasan Aset dapat berjalan transparan, akuntabel, serta menghasilkan regulasi yang benar-benar memberikan kekuatan bagi negara dalam memberantas korupsi dan menyelamatkan aset hasil tindak pidana.
Penulis: Seprial Azwar
Media Siber INDOKU.id โ Bacaan Pintar Rakyat Modern
