Empat Paket Pengadaan Pakaian BPKAD Kaur Capai Rp114,8 Juta, Kaban Hendris Belum Beri Tanggapan
KAUR, INDOKU.id โ Pengadaan sejumlah pakaian untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, tahun anggaran 2026, menjadi perhatian setelah tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Berdasarkan data RUP yang dihimpun media, terdapat sedikitnya empat paket pengadaan pakaian pada BPKAD Kabupaten Kaur dengan total nilai mencapai sekitar Rp114,89 juta.
Keempat paket tersebut dilaksanakan melalui metode e-Purchasing, dengan sumber anggaran yang tercantum berasal dari APBD maupun APBD Perubahan (APBDP).
Rinciannya, paket Belanja Pakaian Olah Raga tercatat dengan Nomor RUP 68419483, menggunakan sumber dana APBDP, dengan total harga sebesar Rp42.400.000.
Kemudian terdapat paket Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dengan Nomor RUP 68405472, juga melalui e-Purchasing, dengan total anggaran sebesar Rp7.500.000.
Selanjutnya, paket Belanja Pakaian - PSH dengan Nomor RUP 63512685 tercatat menggunakan sumber dana APBD dengan nilai anggaran sebesar Rp49.999.950.
Sementara itu, paket Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan Nomor RUP 68405365 menggunakan sumber dana APBDP dengan total anggaran sebesar Rp15.000.000.
Jika seluruh nilai tersebut dijumlahkan, total anggaran empat paket pengadaan pakaian tersebut mencapai Rp114.899.950.
Nilai tersebut tentu menjadi bagian dari belanja pemerintah daerah yang patut diketahui publik, terutama berkaitan dengan spesifikasi barang, jumlah pakaian yang diadakan, penerima atau pengguna barang, harga satuan, penyedia, serta dasar kebutuhan masing-masing paket.
Media kemudian berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak BPKAD Kabupaten Kaur, termasuk kepada Kepala BPKAD, Hendris, S.E., M.M, untuk memperoleh penjelasan mengenai pengadaan tersebut.
Konfirmasi telah disampaikan melalui pesan WhatsApp. Media juga telah menyampaikan keinginan untuk bertemu secara langsung guna meminta penjelasan terkait sejumlah data pengadaan tersebut.
Namun, hingga berita ini disusun, Kepala BPKAD Kabupaten Kaur Hendris belum memberikan tanggapan substantif terhadap pertanyaan yang disampaikan media.
Upaya untuk bertemu langsung juga belum terealisasi. Komunikasi untuk kepentingan konfirmasi telah dilakukan sejak Kamis hingga saat berita ini ditulis, namun belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan klarifikasi secara langsung.
Adapun sejumlah hal yang hendak dikonfirmasi media antara lain mengenai alasan kebutuhan empat jenis pakaian tersebut, jumlah pakaian yang diadakan, spesifikasi dan harga satuan, siapa penyedia barang, serta mekanisme pelaksanaan e-Purchasing.
Media juga ingin memastikan apakah keempat paket tersebut merupakan kebutuhan yang direncanakan secara terpisah berdasarkan jenis dan peruntukannya, serta bagaimana proses penentuan nilai anggaran masing-masing paket.
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pengadaan. Data yang disampaikan merupakan informasi berdasarkan RUP, sedangkan penilaian terhadap kesesuaian proses, harga, spesifikasi, dan pelaksanaan pengadaan merupakan kewenangan pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala BPKAD Kabupaten Kaur Hendris belum memberikan keterangan resmi terkait empat paket pengadaan tersebut. Dengan alasan dia ingin menanyakan dulu rinciannya ke PPTK.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak BPKAD Kabupaten Kaur. Apabila terdapat penjelasan atau data tambahan dari pihak terkait, akan disampaikan secara berimbang sesuai prinsip jurnalistik.
Silakan diaudit dan diperiksa oleh pihak yang berwenang apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.
ย
Seprial Azwar
